Sejarah
Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi
Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah sebelas maret pada
tanggal 11 maret 1966. Demokrasi Terpimpin sebagai demokrasi yang sesuai dengan
keperibadian bangsa, yang berbeda dengan system demokrasi liberal yang
merupakan produk dari barat, tetapi pada pelaksanaanya, demokrasi terpimpin
mengalami bentuk macam penyimpangan .
Penyimpangan
–penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada
Presiden Soekarno. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno,
yaitu ketika kebijakan –kebijakan Presiden soekarno sangat mempengaruhi kondisi
politik indonesia.
Lantar belakang
Lantar
belakang dicetuskannya sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno :
1. Dari segi keamanan nasional : banyak gerakan
separatis pada masa demokrasi liberal menyembabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian : sering terjadi
pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program – program
yang di rancang oleh kabinet. Tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga
pembangunan ekonomi tersedat.
3. Dari segi politik : konstituante gagal dalam
menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Masa
demokrasi Terpimpin yang di cetus oleh Presiden Soekarno diawali oleh ajuran soekarno
agar Undang – Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD
1945. Namun usulan itu pro dan kontra di kalangan anggota konstituante.
Presiden
Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut dekrit presiden 5 Juli 1959 .
Isi
Dekrit Presiden 5 juli 1959 :
1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. berlakunya kembali UUD 1945
3.
Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS
ii.
kebijakan pemerintah setelah Dekrit Presiden 5juli 1959
A.
Pembentukan MPRS sesuai dengan diktum dekrit, maka Presiden Soekarno membentuk
Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara berdasarkan Penpres no. 2 tahun 1959.
Seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat yaitu :
1. Setuju
kembali kepada UUD 1945
2.
Setia kepada perjuangan RI
3.
setuju kepada manifesto politik
Dalam
sidang – sidang MPRS telah mengeluarkan
beberapa kebijakan penting seperti :
1.
Penetapan manifesto politik RI sebagai bagian dari GBHN
2.
Penetapan garis-garis besar pembangunan Nasional Berencanatahap 1 (1961-1969)
3.
Menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
B.
Pembentukan DPAS
DPAS dibentuk Presiden Soekarno, dan
diketuai langsung oleh Presiden sendiri , dan menjadi wakil ketua adalah Rusian
Abdul Gani
c. Pembentukan Kabinet kerja
Kabinet kerja dipimpin oleh presiden
soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda sebagai menteri pertama.
iii.
Penyimpangan – Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Dikeluarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959 oleh
Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan
bernegara di indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaanya,
pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan Penyimpangan –
penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri di antaranya sebagai berikut :
A.
Penyimpangan di bidang Kebijakan dalam Negeri
1. mengumumkan ajaran Nasakom
(nasionalis,agama.komunis)
2. Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden
Soekarno sebagai Presiden RI
Seumur hidup.
3.
Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955
B.
penyimpangan di Bidang kebijakan luar Negri
1. politik konfrontasi dengan pembagian
dunia menjadi 2 bagian, yaitu oldefo
(Old
Establishes forces / negara – negara kapitalis imperialis) dan Nefo ( New
Emerging Forces/ negara-negara progresif revolusioner)
2. Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan
proyek –proyek raksasa,komplek olahraga senayan, Jakarta by pass Monumen
Nasional, jembatan Ampera)
3. Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New
Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah negara – negara komunis
4. Membentuk poros Jakarta perking
