Sejarah Demokrasi Terpimpin

Sejarah Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya surat perintah sebelas maret pada tanggal 11 maret 1966. Demokrasi Terpimpin sebagai demokrasi yang sesuai dengan keperibadian bangsa, yang berbeda dengan system demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat, tetapi pada pelaksanaanya, demokrasi terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan .

Penyimpangan –penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden Soekarno. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika kebijakan –kebijakan Presiden soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik indonesia.

    Lantar belakang

Lantar belakang dicetuskannya sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno :

1.  Dari segi keamanan nasional : banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyembabkan ketidakstabilan negara.

2.  Dari segi perekonomian : sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program – program yang di rancang oleh kabinet. Tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersedat.

3.  Dari segi politik : konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa demokrasi Terpimpin yang di cetus oleh Presiden Soekarno diawali oleh ajuran soekarno agar Undang – Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu pro dan kontra di kalangan anggota konstituante.

Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut dekrit presiden 5 Juli 1959 .

Isi Dekrit Presiden 5 juli 1959 :

1.  Tidak berlaku kembali UUDS 1950

2.  berlakunya kembali UUD 1945

3. Dibubarkannya konstituante

4.  Pembentukan MPRS dan DPAS 

ii. kebijakan pemerintah setelah Dekrit Presiden 5juli 1959

A. Pembentukan MPRS sesuai dengan diktum dekrit, maka Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara berdasarkan Penpres no. 2 tahun 1959. Seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat yaitu :

1. Setuju kembali kepada UUD 1945

2. Setia kepada perjuangan RI

3. setuju kepada manifesto politik

Dalam sidang – sidang  MPRS telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti :

1. Penetapan manifesto politik RI sebagai bagian dari GBHN

2. Penetapan garis-garis besar pembangunan Nasional Berencanatahap 1 (1961-1969)

3. Menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

B. Pembentukan DPAS

     DPAS dibentuk Presiden Soekarno, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri , dan menjadi wakil ketua adalah Rusian Abdul Gani

c.  Pembentukan Kabinet kerja

     Kabinet kerja dipimpin oleh presiden soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda sebagai menteri pertama.

iii. Penyimpangan – Penyimpangan Pemerintah Pada Masa Demokrasi Terpimpin

 Dikeluarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara di indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada pelaksanaanya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan Penyimpangan – penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri di antaranya sebagai berikut :   

A. Penyimpangan di bidang Kebijakan dalam Negeri

    1. mengumumkan ajaran Nasakom (nasionalis,agama.komunis)

    2. Penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI

         Seumur hidup.

    3. Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun 1955

B. penyimpangan di Bidang kebijakan luar Negri

   1. politik konfrontasi dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu oldefo

(Old Establishes forces / negara – negara kapitalis imperialis) dan Nefo ( New Emerging Forces/ negara-negara progresif revolusioner)

2.   Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek –proyek raksasa,komplek olahraga senayan, Jakarta by pass Monumen Nasional, jembatan Ampera)

3.   Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah negara – negara komunis

4.   Membentuk poros Jakarta perking