Pembangunan Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) filosofinya adalah mensejahterahterakan masyarakat Madura. Dimana setelah sembilan bulan diresmikan sudah tidak ada batas antara pulau Madura dan pulau Jawa. Baik di sektor perekonomian dan perdagangan, jasa transportasi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
Hal ini disampaikan Drs. Achmad Iskandar Koordinator Dapil XI DPRD Jawa Timur saat melakukan kunjungan reses di Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Selasa (07/04). Bahkan Bangkalan menurut anggota Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini sudah bisa dikatakan masuk wilayah Surabaya Utara.
“Tidak ada batas yang beda lagi antara Surabaya Utara dan Kabupaten Bangkalan. Selama ini malah kesemerawutan PKL yang perlu ditata ulang di sisi Madura. Perlu program jangka pendek dan prioritas dalam pembangunan Suramadu,” ujar Achmad Iskandar di hadapan para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat hadir.
Ketua Komisi E DPRD Jatim ini mengatakan, kedepan paska pembangunan Suramadu perlu penataan dan pengembangan kawasan yang lebih luas. Agar pembangunan infrastruktur berupa sarana jalan, fasilitas umum, pelabuhan dan lainnya segera terealisasi.
Namun menurutnya, sampai saat ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) belum bisa bekerja optimal. Mengingat belum ada kepastian anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Apalagi BPWS belum jelas statusnya, apakah dibawah Kementerian PU atau langsung di bawah kordinasi Presiden.
“Hal ini yang akan kita pertanyakan kepada Menteri PU mengenai status BPWS. Jangan sampai terjadi stagnan dan pembangunan Suramadu terhambat. Masyarakat Madura sudah sangat menunggu hasil dampak dari pembangunan jembatan ini,” tegas pria yang juga mantan pejabat Pemprop Jatim.
Selanjutnya Achmad Iskandar dihadapan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat yang hadir dari Kecamatan Sepulu, Kokop dan Arosbaya. Menambahkan bahwa, dirinya sengaja hadir dalam rangka ingin menjaring aspirasi masyarakat dan konstituen.
“Kami ingin mengetahui secara langsung apa kebutuhan masyarakat. Hasil serap aspirasi ini tentunya akan diperjuangkan dalam program APBD Jatim,” jelasnya.
Tampak dalam diskusi dan dialog banyak Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa mengusulkan beberapa program yang menjadi kebutuhan. Diantaranya, plengsengan/tangkis laut, drainase, pembangunan jalan dan pembangunan tempat sampah. Selain itu, program pembentukan Sekolah Menangah Kejuruan, pembangunan sarana ibadah sampai perlunya penambahan petugas pelaksana pencatat Nikah(P3N) dari Depag.
“Kami berharap usulan ini bisa terealisasi, terutama plengsengan-tangkis laut. Mengingat sudah ada penyempitan bibir pantai sepanjang 8 meter dan mulai terjadi abrasi. Mohon ini bisa diusulkan ke Bapak Gubenur Jatim,” kata salah satu Kepala Desa yang bertanya.
Hadir juga bersama Achmad Iskandar dalam acara reses di Kecamatan Sepulu. Diantaranya Haryono Abdul Bari (Partai Demokrat) dan Nizar Zahro (Partai Bintang Reformasi). Selain itu juga dihadiri oleh beberapa staf DPRD Jatim yang ikut menemani perjalan reses.(rud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar